PANDUAN UMUM PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 15 A/ HUK / 2010
TENTANG
PANDUAN UMUM PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
Mengingat :
a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, perlindungan anak termasuk dalam skala prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010,;
b. bahwa tujuan perlindungan anak dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
c. bahwa untuk mewujudkan tujuan perlindungan anak sebagaimana tersebut pada huruf a dilakukan berbagai upaya melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA);
d. bahwa Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) dimaksudkan sebagai upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar anak, yang meliputi bantuan/subsidi pemenuhan kebutuhan dasar, aksesibilitas pelayanan sosial dasar, penguatan orang tua/keluarga, dan penguatan lembaga kesejahteraan sosial anak;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial RI tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA);
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235);
2
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4916); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang mempunyai Masalah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367); Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411); Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020); Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008; Keputusan Presiden RI Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
15. 16.
Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 44/HUK/2003 tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional; Peraturan Menteri Sosial Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial;
3
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PANDUAN UMUM PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK.
PERTAMA
:
Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
:
Program Kesejahteraan Sosial Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, digunakan sebagai acuan bagi instansi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan dan perlindungan anak.
KETIGA
:
Program Kesejahteraan Sosial Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilaksanakan berdasarkan Pedoman Pendamping Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), Pedoman Operasional Program Kesejahteraan Sosial Anak Balita (PKSAB), Pedoman Operasional Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar dan Anak Jalanan (PKSAT/AJ), Pedoman Operasional Program Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (PKSABH), Pedoman Operasional Program Kesejahteraan Sosial Anak Dengan Kecacatan (PKSADK), Pedoman Operasional Program Kesejahteraan Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (PKSAMPK), Pedoman Operasional Rekruitmen dan Pendayagunaan Pekerja Sosial Perlindungan Anak, Tenaga Kerja Sosial Anak (TKSA) dan Relawan Sosial Program Kesejahteraan Sosial Anak, yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial.
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di
Jakarta
pada tanggal
2 Maret 2010
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, TTD DR. SALIM SEGAF AL JUFRI, MA
Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.
2. Kepala Kepolisian RI.
3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial RI.
4. Para Gubernur di seluruh wilayah Indonesia.
5. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Sosial RI.
6. Para Bupati/Walikota di seluruh wilayah Indonesia.
7. Para Kepala Dinas/Instansi Sosial Provinsi di seluruh wilayah Indonesia.
PANDUAN UMUM
PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (PKSA)
A.
Latar Belakang
Kebijakan pelayanan sosial anak pada masa lalu cenderung dilaksanakan secara sektoral/fragmentaris, jangkauan pelayanan sosial terbatas, reaktif merespon masalah yang aktual, fokus pada pelayanan berbasis institusi/panti sosial, serta belum adanya rencana strategis nasional yang dijadikan acuan bagi pemangku kepentingan dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Untuk itu pada masa yang akan datang diperlukan kebijakan dan program kesejahteraan sosial anak yang terpadu dan berkelanjutan, serta dapat menjangkau seluruh anak yang mengalami masalah sosial, melalui sistem dan program kesejahteraan sosial yang melembaga dan profesional dan mengedepankan peran dan tanggung jawab keluarga dan masyarakat.
Dalam 5 (lima) tahun ke depan, kerangka kebijakan nasional mengalami perubahan yang fundamental. Kebijakan nasional tentang pemenuhan hak anak telah dirumuskan dalam RPJMN 2010-2014. Kementerian Sosial telah menindaklanjuti merumuskan Rencana Strategis Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak 2010-2014 dan menjadi acuan utama ditetapkannya Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA).
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, diperlukan penyempurnaan program bantuan sosial berbasis keluarga khususnya bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi anak dan balita terlantar, anak jalanan, anak dengan kecacatan, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi di dalam dan di luar panti sosial (berbasis keluarga). Oleh karena itu Program
5
Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) sebagai program prioritas nasional ditetapkan melalui Keputusan Menteri Sosial RI.
B.
Tujuan
Tujuan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) adalah terwujudnya pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan terhadap anak dari penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga tumbuh kembang, kelangsungan hidup dan partisipasi anak dapat terwujud.
C.
Sasaran
Sasaran PKSA yang akan dicapai dalam periode RPJMN II (Tahun 2010-2014) adalah:
1)
meningkatnya presentase anak dan balita terlantar, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dengan kecacatan dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus untuk memperoleh akses pelayanan sosial dasar;
2)
meningkatnya persentase orang tua / keluarga yang bertanggung jawab dalam pengasuhan dan perlindungan anak;
3)
menurunnya persentase anak yang mengalami masalah sosial;
4)
meningkatnya lembaga kesejahteraan sosial yang menangani anak;
5)
meningkatnya Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan relawan sosial di bidang pelayanan kesejahteraan sosial anak yang terlatih;
6)
meningkatnya pemerintah daerah (kabupaten/kota) yang bermitra dan berkontribusi melalui APBD dalam pelaksanaan PKSA; dan
7)
meningkatnya produk hukum perlindungan hak anak yang diperlukan untuk landasan hukum PKSA.
6
D.
Kriteria Penerima Program
Sasaran PKSA diprioritaskan kepada anak-anak yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
Sasaran penerima manfaat dibagi dalam 5 (lima) kelompok, meliputi:
a.
anak balita terlantar dan/atau membutuhkan perlindungan khusus (5 tahun ke bawah);
b.
anak terlantar/tanpa asuhan orang tua (6 – 18 tahun), meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/ keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/ keluarga;
c.
anak terpaksa bekerja di jalanan (6 – 18 tahun), meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, anak yang bekerja dan hidup di jalanan;
d.
anak berhadapan dengan hukum (6 – 18 tahun), meliputi anak diindikasikan melakukan pelanggaran hukum, anak yang mengikuti proses peradilan, anak yang berstatus diversi, dan anak yang telah menjalani masa hukuman pidana serta anak yang menjadi korban perbuatan pelanggaran hukum;
e.
anak dengan kecacatan (0 – 18 tahun) meliputi anak dengan kecacatan fisik, anak dengan kecacatan mental, anak dengan kecacatan ganda; dan
f.
anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya (6 – 18 tahun), meliputi anak dalam situasi darurat, anak korban perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak korban eksploitasi, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat terpencil, anak yang menjadi korban penyalahgunaaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta anak yang terinfeksi HIV/AIDS. 7
E.
Pengertian
Konsep pokok yang digunakan dalam PKSA adalah:
1.
Anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan.
2.
Kesejahteraan Sosial Anak adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial anak agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
3.
Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar anak, yang meliputi bantuan/subsidi pemenuhan kebutuhan dasar, aksesibilitas pelayanan sosial dasar, penguatan orang tua/keluarga dan penguatan lembaga kesejahteraan sosial anak.
4.
Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. Pekerja Sosial yang bekerja menjadi pendamping PKSA adalah Pekerja Sosial yang memiliki keahlian dalam bidang pelayanan kesejahteraan dan perlindungan anak.
5.
Tenaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan anak-anak yang mengalami masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak.
6.
Relawan Sosial Anak adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang
8
pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang kesejahteraan sosial anak bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
7.
Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
F.
Kerangka Kebijakan
Convention on The Rights of The Child (CRC) atau Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan instrumen/hukum internasional tentang hak-hak anak. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Negara yang telah meratifikasi sebuah konvensi maka negara tersebut terikat secara yuridis dan politis.
Secara Yuridis, dengan telah meratifikasi KHA, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengembangkan sistem nasional kesejahteraan dan perlindungan anak dalam bentuk kebijakan, peraturan perundang-undangan, strategi dan program yang selaras dengan kewajiban negara dalam konvensi tersebut. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu perwujudan kewajiban negara dalam melaksanakan keterikatan secara yuridis sebagai konsekuensi dari ratifikasi hukum internasional. Dalam proses penyusunan undang-undang tersebut, menjadikan Konvensi Hak Anak menjadi rujukan utama, selain norma-norma sosial yang berlaku di Indonesia.
Secara politis, negara berkewajiban secara aktif mengembangkan sistem yang dapat menjamin terciptanya kesejahteraan dan perlindungan anak. Oleh karena itu, konvensi mewajibkan negara untuk menjadikan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang, serta penghargaan terhadap partisipasi anak harus masuk
9
dalam semua perencanaan nasional dan kebijakan di pemerintah dan lembaga legislatif (DPR dan DPRD), termasuk menjamin penyediaan anggaran yang memadai untuk pelayanan kesejahteraan sosial anak.
Gambar 1 Sistem Kesejahteraan Sosial
Sehubungan dengan adanya kecenderungan peningkatan kasus-kasus penelantaran, eksploitasi ekonomi, diskriminasi dan kekerasan terhadap anak, maka langkah strategis peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, selayaknya terpadu dengan peningkatan kesejahteraan keluarga miskin. Untuk itu program pemberdayaan keluarga/masyarakat yang ditujukan untuk menanggulangi masalah kemiskinan harus bersinergis dengan program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.
Menurut Unicef (2009) dalam buku Child Protection Programme Strategy dan Rencana Strategis Direktorat Pelayanan Sosial Anak Tahun 2010-2014, paradigma baru dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak yang selayaknya diimplementasikan berdasarkan prinsip dan perspektif perlindungan
10
anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak, yang merupakan upaya perlindungan yang merupakan kontinuitas dari tingkat kebijakan primer/utama, kebijakan sekunder sampai dengan kebijakan tertier.
Hak-hak anak merupakan bagian integral dari HAM, berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengembankan kewajiban yaitu melindungi (to protect), memenuhi (to fulfill), dan menghormati (to respect) hak-hak anak. Berdasarkan kewajiban negara dimaksud maka sistem kesejahteraan anak dan keluarga diimplementasikan dalam kerangka kebijakan yang sifatnya kontinum dari tingkat makro sampai mikro.
Kebijakan primer meliputi pendidikan masyarakat, penyebarluasan informasi dan peningkatan sesitisasi/kesadaran pihak-pihak yang terkait tentang kesejahteraan dan perlindungan anak, sedangkan kebijakan sekunder berupa penguatan/dukungan tanggung jawab keluarga dalam peningkatan kesejahteraan sosial anak, serta intervensi dini dalam pencegahan masalah
11
anak. Adapun kebijakan tertier adalah pemberian pelayanan kesejahteraan dan perlindungan anak, berupa dukungan intensif terhadap keluarga dan pengasuhan anak di luar keluarganya, serta pelayanan perlindungan sosial secara langsung terhadap anak yang menjadi korban penelantaran, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
Berbeda dengan paradigma lama, anak yang mengalami masalah sosial solusinya difokuskan untuk ditangani di panti asuhan sebagai alternatif pengasuhan anak di luar keluarganya. Paradigma baru akan difokuskan upaya yang intensif berupa dukungan terhadap keluarga agar anak memperoleh hak-hak dasarnya. Jika keluarganya mengalami masalah sosial sehingga dapat menghambat tumbuh kembang anak, harus diupayakan penguatan dan bantuan terhadap orang tua/keluarga (family suport), sehingga anak dapat terpenuhi hak-hak dasarnya. Jika telah diberikan dukungan terhadap orang tua/keluarga secara intensif, namun anak tetap membutuhkan pengasuhan di luar keluarganya, maka akan diutamakan pengasuhan yang berbasis keluarga lainnya, seperti keluarga kerabat (kinship care), orang tua asuh pengganti (foster parent), perwalian (guardianship), dan pengangkatan anak (adoption). Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) merupakan wahana untuk membangun sistem bantuan sosial berbasis keluarga dan mengimplementasikan penguatan tanggung jawab orang tua/ keluarga.
Semua upaya dimaksud didasarkan pada prinsip bahwa lingkungan yang terbaik agar anak tumbuh kembang secara maksimal adalah dalam asuhan dan perlindungan orang tua/keluarga. Selain itu, dalam penentuan alternatif pengasuhan tersebut, anak terlibat dalam pengambilan keputusan dan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak. Dengan demikian pelayanan kesejahteraan sosial berbasis Institusi/Panti Asuhan (remedial care) adalah alternatif terakhir, jika pengasuhan berbasis keluarga benar-benar tidak dapat dilakukan. Berdasarkan perkembangan paradigma pelayanan kesejahteraan sosial anak tersebut, maka secara bertahap peran panti sosial akan ditingkatkan untuk melakukan pelayanan sosial berbasis keluarga (penjangkauan/outreach,
12
home care services, reunifikasi dan reintegrasi keluarga, dan lain-lain), selain tetap memberikan pengasuhan pada anak-anak yang kehilangan asuhan dalam keluarga.
Kementerian Sosial akan terus mengembangkan program-program dan aturan kebijakan untuk mencegah penempatan anak-anak dalam panti, secara inter alia, melalui pertama, menyediakan dukungan program yang berbasis keluarga dan komunitas dan dengan melakukan kampanye penggalangan kesadaran tanggung jawab orang tua/ keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan anak, kedua, mengambil semua tindakan yang perlu untuk mengijinkan anak-anak yang ditempatkan dalam institusi-institusi kembali ke keluarga mereka kapan pun dimungkinkan dan mempertimbangkan penempatan anak-anak dalam institusi-institusi sebagai sebuah upaya penempatan terakhir. Oleh karena itu saat ini Kementerian Sosial sedang menyelesaikan landasan hukum yang jelas bagi panti-panti yang sudah ada dan memastikan adanya tinjauan secara periodik terhadap penempatan anak. Selain itu, juga sedang disusun Peraturan Pemerintah tentang Perwalian dan Pengasuhan Anak untuk menjamin kepastian
13
hukum dalam jangka panjang bagi pelaksanaan program pelayanan kesejahteraan sosial anak berbasis keluarga dan komunitas.
Kerangka Kerja Konseptual PKSA merupakan upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak berbasis keluarga, yang dilaksanakan berdasarkan proses sosial meliputi (1) Asesmen masalah dan kebutuhan anak, termasuk orang tua/ keluarga dan lingkungan sosial, (2) pendampingan sosial oleh Peksos, TKSA atau Relawan Sosial sampai anak memperoleh bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, akses terhadap pelayanan sosial dasar, dan meningkatnya tanggung jawab orang tua/keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan terhadap anak, serta semakin berperannya lembaga kesejahteraan sosial anak, (3) verifikasi / pemantauan terhadap keberlanjutan pemenuhan hak-hak anak dalam sistem pengasuhan dan perlindungan orang tua / keluarga, komunitas atau lembaga kesejahteraan sosial anak, yang sesuai dengan karakteristik perkembangan fungsi sosial anak.
Gambar 4. Kerangka Kerja Konseptual PKSA KERANGKA KERJA KONSEPTUAL PKSAASSESMENTPELAYANAN KESEJAHTERAANSOSIAL ANAKANAK DALAM SISTEM PELAYANAN SOSIAL DASAR(FORMAL / NONFORMAL)ANAK DALAM SISTEM PENGASUHAN DAN PERLINDUNGAN KELUARGAANAKPENDAMPING(PEKSOS& TKSA)Lingkunganterdekat-Bantuankebutuhan dasar,-Aksesibilitas Pelayanan Sosial Dasar-Penguatan keluarga,-Penguiatan kelembagaanOrang Tua/KeluargaLKS AnakLokalOrtu/KlgLembagaTPA/TBS/KBRSg,PSAA, KPRSA,PSMP, FKKDAC,LKSAlainnyaProsesPendampinganKomunitas
14
G.
Komponen Program
PKSA dibagi menjadi 5 komponen utama program, yaitu :
1)
Program Kesejahteraan Sosial Anak Balita (PKS-AB);
2)
Program Kesejahteraan Sosial Anak terlantar/anak jalanan (PKS-Antar/ Anjal);
3)
Program Kesejahteraan Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (PKS- ABH);
4)
Program Kesejahteraan Sosial Anak dengan Kecacatan (PKS-ADK); dan
5)
Program Kesejahteraan Sosial Anak dengan perlindungan khsusus (PKS-AMPK).
PKSA dirancang sebagai upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan dan bantuan kesejahteraan sosial anak bersyarat (conditional cash transfer) , yang meliputi :
1)
bantuan sosial/ subsidi pemenuhan kebutuhan dasar;
2)
peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar (akte kelahiran, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal & air bersih, rekreasi, keterampilan, dan lain-lain.);
3)
penguatan tanggung jawab orang tua / keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan anak;dan
4)
penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial anak.
H.
Persyaratan dan kewajiban penerima layanan
Sasaran penerima layanan PKSA, baik anak, orang tua / keluarga maupun lembaga kesejahteraan sosial yang menjadi mitra pendamping harus memenuhi persyaratan (conditionalities) sebagai berikut:
1)
adanya perubahan sikap dan perilaku (fungsi sosial) ke arah positif;
2)
intensitas kehadiran dalam layanan sosial dasar dari berbagai organisasi / lembaga semakin meningkat;
15
3)
tanggung jawab orang tua / keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan anak semakin meningkat; dan
4)
peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang bermitra dengan Kementerian Sosial dalam mendampingi anak sehingga anak dapat terhindar dari penelantaran, eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi.
Indikator perubahan sikap perilaku dari penerima layanan antara lain bagi:
a.
balita terlantar : orang tua / keluarga tidak menelantarkan anak (memberikan perawatan, pengasuhan dan perlindungan bagi anak) sehingga hak-hak dasarnya semakin terpenuhi, serta anak tidak dieksploitasi untuk tujuan mengemis/ meminta-minta;
b.
anak terlantar dan anak jalanan : orang tua / keluarga tidak menelantarkan anak (memberikan perawatan, pengasuhan dan perlindungan bagi anak) sehingga hak-hak dasarnya semakin terpenuhi, serta anak tidak dieksploitasi untuk tujuan mengemis / meminta-minta. Selain itu, bagi anak jalanan tidak lagi melakukan aktivitas ekonomi di jalanan, anak kembali sekolah, kembali ke keluarga (bagi anak yang terpisah), mengikuti kegiatan peningkatan potensi diri/ keterampilan;
c.
anak yang berhadapan dengan hukum : anak tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat melanggar hukum, anak kembali sekolah, kembali ke keluarga (bagi anak yang terpisah), mengikuti kegiatan peningkatan potensi diri / keterampilan. Selain itu, orang tua / keluarga memberikan pengasuhan dan perlindungan terhadap anak sehingga hak-hak dasarnya semakin terpenuhi, terutama anak yang memperoleh putusan diversi kembali kepada orang tua;
d.
anak dengan kecacatan : orang tua / keluarga tidak menelantarkan anak (memberikan perawatan, pengasuhan dan perlindungan bagi anak) sehingga hak-hak dasarnya semakin terpenuhi; dan
e.
anak yang membutuhkan perlindungan khusus : orang tua / keluarga tidak menelantarkan anak (memberikan perawatan, pengasuhan, dan perlindungan bagi anak) sehingga hak-hak dasarnya semakin terpenuhi. Selain itu anak dalam situasi darurat (misalnya anak korban bencana), anak 16
korban kekerasan, anak korban eksploitasi dan anak dari kelompok minoritas dan terpencil, menunjukkan sikap dan perilaku ke arah positif sehingga hak-hak dasarnya terpenuhi.
Pemenuhan persyaratan dan kewajiban penerima layanan sangat ditentukan oleh peran pendamping sosial (Peksos dan Tenaga Kesejahteraan Sosial) dan peran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LSM/Yayasan/Organisasi) yang menjadi mitra kerja PKSA. Sanksi akan diberikan kepada pendamping sosial dan lembaga kesejahteraan sosial, jika hasil verifikasi (pemantauan) persyaratan dan kewajiban penerima layanan tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sanksi yang dimaksud berupa :
a.
diberikan peringatan tertulis kepada pendamping sosial apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagai pendamping yang berakibat persyaratan dan kewajiban penerima layanan tidak terpenuhi;
b.
di proses secara hukum apabila orang tua/ wali/ keluarga tidak melaksanakan tanggung jawabnya dan melakukan pelanggaran hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Penetapan pengadilan putusan tindakan dapat berupa pencabutan kuasa asuh atau putusan pidana sesuai dengan bobot pelanggaran hukum yang terjadi;
c.
diberikan peringatan tertulis, dicabut izin atau kerjasama dihentikan, apabila lembaga kesejahteraan sosial yang menjadi mitra kerja PKSA tidak melaksanakan kewajibannya yang berakibat persyaratan dan kewajiban penerima layanan tidak terpenuhi; dan
d.
dalam keadaan tertentu atas rekomendasi pendamping sosial dan lembaga kesejahteraan sosial anak, sanksi dapat diberikan kepada anak yang menjadi penerima layanan. Sanksi yang dimaksud harus merupakan putusan hasil pembahasan kasus (case conference) dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
17
I.
Tahapan Program
Secara umum, tahapan PKSA yang akan dilaksanakan adalah:
1)
Penyusunan Pedoman Operasional PKSA, melalui Workshop Pedoman Operasional PKSA bagi anak balita, anak terlantar, anak jalanan, anak dengan kecacatan, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Tujuan yang akan dicapai adalah tersedianya pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional PKSA.
2)
Sosialisasi Program, melalui rapat kerja nasional PKSA, rapat koordinasi wilayah, kunjungan kerja dan sosialisasi melalui media masa. Tujuan yang akan dicapai adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pemangku kepentingan (instansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kesejahteraan sosial anak, perguruan tinggi, dan dunia usaha) tentang kebijakan dan program pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan anak.
3)
Peningkatan Kapasitas Pendamping dan Kelembagaan, melalui seleksi, sertifikasi dan bimbingan pemantapan/pelatihan bagi Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Relawan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang akan menjadi pendamping PKSA. Tujuan yang akan dicapai adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial anak agar tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu distribusi dan tepat manfaat.
4)
Bantuan teknis, melalui penempatan tim asistensi PKSA untuk mendukung pengembangan konsep program/kegiatan dan melaksanakan supervisi pelaksanaan program PKSA di daerah. Tujuan yang akan dicapai adalah memastikan bahwa pelaksanaan PKSA berdasarkan instrumen pemenuhan hak anak dan sesuai dengan perencanaan program yang telah ditetapkan.
5)
Pendampingan Sosial, melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, penumbuhan kesadaran anak dan keluarga, pemahaman masalah dan kebutuhan, perencanaan partisipatif, bimbingan motivasi, konseling dan psikososial, pelaksanaan kegiatan dan pemantauan kemajuan pelaksanaan
18
program/kegiatan PKSA. Tujuan yang akan dicapai adalah tumbuhnya motivasi anak dan orang tua/keluarga untuk meningkatkan upaya pemenuhan hak dasar dan terhindar dari penelantaran, eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi.
6)
Bantuan Sosial yang diberikan dapat berupa bantuan tunasi dan/atau bantuan sarana prasarana kebutuhan anak. Tujuan yang akan dicapai agar anak terpenuhi kebutuhan dasarnya bagi tumbuh kembang anak, memiliki akses terhadap pelayanan sosial dasar (akte kelahiran, peningkatan potensi diri/bermain, pendidikan, keterampilan, kesehatan, perumahan, air bersih, dan lain-lain), dan tanggung jawab orang tua/keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan semakin meningkat. Menu komponen bantuan sosial, antara lain layanan :
a.
pemenuhan kebutuhan dasar, dalam bentuk layanan stimulasi pemenuhan kebutuhan pokok anak dalam bentuk layanan pemenuhan kebutuhan nutrisi/makanan bergizi, akses pelayanan kesehatan dasar, pemenuhan kebutuhan bermain, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya;
b.
kesiapan belajar atau pendidikan transisional (Remedial Course). Kegiatan ini berupaya mencegah anak putus sekolah dan/atau tinggal kelas serta mempersiapkan anak yang putus sekolah untuk memasuki lembaga pendidikan formal dan/atau nonformal.
c.
perantaraan dan/atau penghantaran (Bridging Course), diberikan dalam rangka mempersiapkan anak yang putus sekolah untuk memasuki lembaga pendidikan formal dan/atau non formal.
d.
pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk kerja mandiri, diberikan dalam rangka memberikan aktivitas yang produktif untuk masa depan anak, terutama bagi anak yang sulit kembali ke sekolah.
7)
Kegiatan Layanan Penguatan Tanggung Jawab Keluarga, dalam bentuk peningkatan sikap dan perilaku menjadi orang tua yang baik (good parenting skill), reunifikasi keluarga, bimbingan psikososial, konseling,
19
pendampingan pengasuhan anak, pemulangan dan reintegrasi keluarga. Tujuan yang akan dicapai adalah meningkatkan tanggung jawab orang tua/ keluarga dalam pemenuhan hak dasar dan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah, serta penelantaran.
8)
Penumbuhan kesadaran masyarakat, melalui kegiatan pertemuan-pertemuan dengan tokoh masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha. Tujuan yang akan dicapai tumbuhnya mekanisme lokal yang mendukung peningkatan pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan terhadap anak dari penelantaran, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
9)
Koordinasi, advokasi dan membangun jaringan kerja, melalui kegiatan rapat koordinasi dan fasilitasi pembentukan forum lintas pelaku dalam rangka meningkatkan sinkronisasi dan keterpaduan program pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial anak. Tujuan yang akan dicapai diperolehnya aksesibilitas anak dan keluarga terhadap pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih, tempat tinggal/ perumahan, fasilitas sosial, dan lain-lain) secara terpadu dan melembaga. Selain itu diupayakan agar terjadi sinergi dengan program-program penanggulangan kemiskinan lainnya secara terpadu dan berkelanjutan.
10)
Supervisi, Monitoring dan Evaluasi, untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan serta manfaat PKSA dapat tercapai dan dilaksanakan dengan tepat waktu distribusi, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat manfaat.
11)
Penataan Manajemen Pelayanan, melalui penetapan landasan hukum PKSA, penyempurnaan rencana strategis, rencana program tahunan dan anggaran dan kegiatan ketatalaksanaan lainnya. Tujuan yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas manajemen pelaksanaan program dan kegiatan PKSA.
20
12)
Advokasi, koordinasi dan sinergi program dekonsentrasi dan APBD, melalui kegiatan :
a.
sosialisasi kebijakan dan program PKSA;
b.
asesmen permasalahan dan kebutuhan anak secara terpadu;
c.
fasilitasi pembentukan forum/kelembagaan program PKSA di kabupaten/kota (Forum TPA / KB / TBS, Forum Komunikasi Keluarga Dengan Anak Cacat / FKKDAC, Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum / KPRS-ABH, RPSA, Telepon Sahabat Anak (TESA 129). Lembaga Perlindungan Anak/ LPA, dan lain-lain);
d.
bimbingan teknis/ pendampingan sosial;
e.
bantuan sosial untuk PKSA;
f.
bantuan kerjasama program dengan Pemda (advokasi Peraturan Daerah, Perjanjian Kerjasama/ MOU, dan lain-lain); dan
g.
monitoring, evaluasi serta pelaporan.
Tujuan yang akan dicapai adalah meningkatnya keterpaduan program antara pusat dan daerah, sehingga sasaran prioritas nasional dapat tercapai, sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.
J.
Pengorganisasian Program
Pengorganisasian PKSA dirancang sedemikian rupa agar bantuan sosial bagi anak dan keluarga, serta bantuan operasional bagi lembaga mitra kerja (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) dapat disalurkan secara cepat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komponen organisasi PKSA meliputi:
21
1)
Unit Pengelola PKSA Pusat dalam hal ini adalah Direktorat Pelayanan Sosial Anak, Ditjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial RI;
2)
Unit Pengelola PKSA daerah adalah unit / satuan kerja yang menangani anak di instansi sosial di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
3)
Unit PKSA di tingkat lokal adalah lembaga-lembaga kesejahteraan sosial anak yang telah ditetapkan melalui proses seleksi oleh UP-PKSA Pusat atas rekomendasi/sepengetahuan UP-PKSA Daerah;
4)
Tim Koordinasi PKSA di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota adalah para pemangku kepentingan yang terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak. Tim Koordinasi PKSA dapat merupakan bagian integral dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD);
5)
Tim Teknis PKSA adalah para tenaga ahli/praktisi yang akan membantu pengembangan konsep dan supervisi pelaksanaan PKSA; dan
6)
Lembaga penyalur bantuan sosial adalah lembaga keuangan/perbankan/ pos yang ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyaluran bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 22
K.
Penyaluran dan Pengelolaan Bantuan Sosial
Penyaluran bantuan sosial PKSA dilaksanakan dengan mekanisme umum seperti yang dapat dilhat dalam gambar berikut ini:
Alternatif pengelolaan dana dapat disalurkan melalui mekanisme bank dan/ atau pos wesel melalui lembaga penyalur bantuan sosial, yang disesuaikan dengan karakteristik penerima layanan.
Sejumlah sasaran seperti anak terlantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan kecacatan, anak yang membutuhkan perlindungan khusus, dapat dibuatkan Tabungan Kesejahteraan Sosial Anak (TKSA) yang dimiliki dan atas nama anak penerima layanan PKSA. Tabungan TKSA merupakan komponen proses pendampingan sosial anak untuk mendidik anak belajar menabung dan mengenal sistem perbankan/lembaga keuangan. Tabungan TKSA juga dapat merupakan dana cadangan (on call) bagi pemenuhan kebutuhan anak pada masa tumbuh kembangnya.
Adapun pencairan dana kepada anak harus sesuai dengan kebutuhan anak atas rekomendasi putusan hasil asesmen dan pembahasan kasus (case conference)
23
atau pertimbangan orang tua/keluarga dan rekomendasi lembaga kesejahteraan sosial yang menjadi mitra kerja PKSA. Berdasarkan hasil asesmen, dana bantuan sosial dapat disalurkan menjadi bantuan peralatan/saran prasarana sesuai dengan kebutuhan anak.
L.
Pendamping Sosial
Kriteria umum pendamping sosial :
1)
Kategori Pekerja Sosial Profesional harus berlatar belakang pendidikan Pekerjaan/Kesejahteraan Sosial, sedangkan kategori Tenaga Kesejahteraan Sosial memiliki kepedulian dan kompetensi dalam penanganan masalah sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Selain itu dalam PKSA juga didayagunakan para relawan sosial yang berbasis komunitas lokal.
2)
Diutamakan memiliki pengalaman dalam pelayanan kesejahteraan dan perlindungan anak.
3)
Diutamakan memiliki kemampuan mengolah data dengan komputer, khususnya bagi Pekerja Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.
4)
Tidak sedang terikat kontrak kerja dengan organisasi/lembaga/ intansi lain.
5)
Diutamakan berdomisili dekat dengan lokasi PKSA yang didampingi.
M.
Unit Pengelola PKSA
Unit pengelola PKSA bermitra dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial dengan kriteria umum sebagai berikut:
1)
Berbadan Hukum atau tidak/belum berbadan hukum dan memiliki struktur organisasi dan tata kelola administrasi yang tertib.
2)
Memiliki program/kegiatan yang secara efektif dapat meningkatkan pemenuhan hak anak dan melindungi anak dari tindak kekerasan, keterlantaran, eksploitasi, dan diskriminasi.
3)
Memiliki sarana prasarana organisasi yang mendukung pelaksanaan PKSA.
4)
Pengalaman dalam penanganan anak yang mengalami masalah sosial.
24
5)
Memiliki jejaring kerja yang luas.
6)
Memiliki sumber daya sarana prasarana, SDM dan sumber keuangan yang dapat disinergikan dengan PKSA.
N.
Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak. Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas penyelenggaraan PKSA sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas penyelenggaraan PKSA. Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan PKSA sesuai dengan kewenangannya.
Bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah dengan tujuan agar dapat dipastikan pelaksanaan PKSA tepat sasaran, tepat waktu distribusi, tepat jumlah bantuan dan tercapainya target fungsional.
Komponen yang dimonitor dan dievaluasi antara lain:
a.
administrasi keuangan;
b.
realisasi keuangan;
c.
realisasi fisik;
d.
ketepatan sasaran, waktu distribusi dan jumlah bantuan;
e.
target fungsional/tepat manfaat;
f.
kinerja pendamping sosial (Peksos, TKSA dan relawan sosial);dan
g.
peran lembaga kesejahteraan sosial yang menjadi mitra kerja.
Tim monitoring dan evaluasi, tenaga pendamping dan lembaga kesejahteraan sosial anak wajib membuat laporan hasil kegiatannya kepada Direktorat Pelayanan Sosial Anak paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun. 25
O.
Indikator Keberhasilan Program
1)
Meningkatnya presentase anak dan balita terlantar, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dengan kecacatan dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus untuk memperoleh akses pelayanan sosial dasar 5% per tahun.
2)
Meningkatnya persentase orang tua / keluarga yang bertanggung jawab dalam pengasuhan dan perlindungan anak 5% per tahun.
3)
Menurunnya persentase anak yang mengalami masalah sosial 2 % per tahun.
4)
Meningkatnya lembaga kesejahteraan sosial yang menangani anak 5% per tahun.
5)
Meningkatnya Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan relawan sosial di bidang pelayanan kesejahteraan sosial anak yang terlatih 15% per tahun.
6)
Meningkatnya pemerintah daerah (kabupaten/kota) yang bermitra dan berkontribusi melalui APBD dalam pelaksanaan PKSA sebanyak 5 % per tahun.
7)
Meningkatnya produk hukum perlindungan hak anak sebanyak dokumen yang diperlukan untuk landasan hukum PKSA.
P.
Peran Pemerintah Daerah
Khusus bagi daerah yang terpilih menjadi lokasi pengembangan Model PKSA, kiranya agar berperan aktif dalam upaya pengembangan model tersebut. Hasil pengembangan model akan menjadi masukan bagi penyempunaan Kebijakan dan Strategi nasional dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak di
26
daerah di seluruh Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
Pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Intansi Sosial di provinsi yang memperoleh alokasi dana dekonsentrasi secara bertahap harus menyesuaikan komponen kegiatannya menjadi komponen PKSA, termasuk dalam mekanisme operasional sesuai dengan kewenangan daerah.
Dalam jangka panjang, PKSA akan merupakan program yang terpadu antara Pemerintah dan pemerintah daerah, seperti halnya program pemenuhan hak dasar pendidikan dan kesehatan (Raskin, BOS dan Jamkesmas).
Q.
Peran Masyarakat
Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaran PKSA. Peran masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan, keluarga, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, perguruan tinggi, lembaga kesejahteraan sosial, dan lembaga kesejahteraan sosial asing yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaran PKSA.
R.
Sumber dan Pengelolaan Dana
Sumber dana PKSA dapat berasal dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat, dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan, bantuan asing, dan sumber dana yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 27
28
S.
Penutup
Petunjuk pelaksaanan PKSA yang lebih teknis akan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Operasional PKSA yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pedoman Umum PKSA ini.
Jakarta, 2 Maret 2010
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,
TTD
DR. SALIM SEGAF AL JUFRI, MA

About these ads
Tulisan ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s